BAGANSIAPIAPI, Baranewsriau.com | Dugaan kejanggalan penggunaan anggaran negara kembali mencuat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Kali ini, proyek rehabilitasi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rohil dengan nilai kontrak lebih dari Rp 427 juta dari APBD Tahun Anggaran 2024 menuai sorotan tajam publik.
Berdasarkan papan proyek, kegiatan yang dilaksanakan tercatat sebagai “Rehabilitasi Kantor PUPR Kabupaten Rokan Hilir” dalam program penataan bangunan gedung. Namun di lapangan, muncul dugaan kuat bahwa alokasi dana tersebut justru digunakan untuk pembangunan satu unit musholla di belakang kantor, yang dinilai tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang digelontorkan.
Kondisi ini memicu pertanyaan serius mengenai kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, sekaligus menguatkan dugaan adanya penyimpangan administratif maupun teknis dalam proyek tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
” Jika papan proyek menyebut rehabilitasi kantor, namun yang dibangun justru musholla, ini bukan persoalan sepele. Ini menyangkut akuntabilitas penggunaan uang rakyat,” ujar salah seorang pemerhati kebijakan publik di Bagansiapiapi.
Lebih jauh, bangunan musholla tersebut dilaporkan sempat tidak difungsikan dalam waktu lama dan terkesan terbengkalai, meskipun anggaran yang dihabiskan mencapai ratusan juta rupiah. Kondisi fisik bangunan pun dinilai tidak mencerminkan nilai proyek yang tercantum pada dokumen pelaksanaan kegiatan.
” Dengan anggaran hampir setengah miliar rupiah, seharusnya hasilnya bisa dimanfaatkan optimal. Tapi faktanya, justru berdiri bangunan yang tak kunjung berfungsi dengan layak. Wajar bila publik menduga proyek ini bermasalah,” lanjut sumber tersebut.
Situasi ini memperkuat kekhawatiran masyarakat akan lemahnya pengawasan internal dan potensi ketidaksesuaian spesifikasi teknis yang patut diaudit secara terbuka.
Pemerhati publik juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tidak tinggal diam, serta meminta Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengusut dugaan penyimpangan tersebut.
” Jika tidak ada audit terbuka dan penjelasan resmi, maka kecurigaan publik akan terus berkembang. Uang negara bukan untuk eksperimen pembangunan,” tegasnya.
Sorotan terhadap proyek ini juga memperlihatkan gagalnya implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hingga kini, dokumen penting seperti DED, RKA, kontrak proyek, hingga laporan progres belum disampaikan secara transparan ke publik.
” Keterbukaan seharusnya menjadi standar, bukan pengecualian. Jika sejak awal informasi dibuka, publik tak akan berspekulasi,” ujarnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Mantan Kepala Dinas PUPR Rohil Asnar maupun pihak rekanan belum memberikan klarifikasi resmi. Redaksi telah berupaya melakukan konfirmasi, namun belum memperoleh jawaban.
Redaksi membuka ruang hak jawab demi keseimbangan informasi.
Laporan : Alek Marzen
Editor: Redaksi
