ROHIL, Baranewsriau.com, Desakan kepada aparat penegak hukum (APH) untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas impor ilegal melalui jalur laut di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) kembali menguat. Minggu (26/7).
Kapolda Riau diminta memberikan perhatian khusus terhadap dugaan aktivitas mafia importir yang diduga memanfaatkan sejumlah pelabuhan tidak resmi atau yang kerap disebut pelabuhan tikus di wilayah pesisir.
Sorotan tersebut tertuju pada tiga kecamatan, yakni Kecamatan Bangko, Kecamatan Sinaboi, dan Kecamatan Pekaitan, yang memiliki akses langsung ke perairan Selat Malaka. Kondisi geografis tersebut dinilai berpotensi dimanfaatkan sebagai jalur keluar-masuk barang secara ilegal apabila pengawasan tidak dilakukan secara maksimal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Masyarakat berharap Polda Riau melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan jaringan mafia importir yang diduga beroperasi melalui pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di kawasan tersebut. Selain penegakan hukum, pengawasan yang konsisten juga dinilai penting untuk menutup ruang bagi praktik penyelundupan yang merugikan negara.
Kapolda Riau juga diharapkan menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian, khususnya Polsek yang berada di wilayah Bangko, Sinaboi, dan Pekaitan, agar lebih meningkatkan kewaspadaan, memperkuat patroli, serta peka terhadap berbagai potensi ancaman, gangguan keamanan, dan pelanggaran hukum di wilayah hukumnya masing-masing.
Menurut berbagai pihak, pengawasan terhadap jalur laut tidak hanya berkaitan dengan dugaan masuknya komoditas impor secara ilegal, seperti buah-buahan maupun bawang dari luar negeri. Lebih jauh, terdapat kekhawatiran bahwa jalur yang sama juga dapat dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan lintas negara untuk menyelundupkan barang-barang terlarang, termasuk narkotika.
Kekhawatiran tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan, mengingat posisi strategis Rokan Hilir yang berbatasan dengan jalur pelayaran internasional. Oleh karena itu, sinergi antara Polda Riau, Polres Rokan Hilir, Bea dan Cukai, TNI AL, Bakamla, serta instansi terkait dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat pengawasan kawasan pesisir.
Selain penegakan hukum, masyarakat juga berharap pemerintah dan aparat keamanan meningkatkan pengawasan terhadap pelabuhan-pelabuhan tidak resmi yang selama ini diduga menjadi titik rawan aktivitas ilegal. Langkah preventif dan penindakan yang terukur diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku penyelundupan.
Masyarakat berharap Kapolda Riau memberikan perhatian khusus terhadap persoalan tersebut melalui langkah-langkah yang terukur sesuai kewenangan, sehingga keamanan wilayah pesisir Rokan Hilir tetap terjaga dan potensi ancaman terhadap masyarakat, khususnya generasi muda dari bahaya narkotika dan kejahatan lintas negara, dapat dicegah sejak dini.
Catatan redaksi: Berita ini memuat aspirasi dan harapan masyarakat kepada aparat penegak hukum. Dugaan mengenai aktivitas impor ilegal maupun potensi penyalahgunaan jalur laut untuk tindak pidana merupakan hal yang memerlukan pembuktian melalui penyelidikan dan proses hukum oleh instansi yang berwenang.
Laporan: Alek Marzen
