Jakarta – Ketua Umum Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara, KRH.HM.Jusuf Rizal,SH mendesak Kapolda dan Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X memberi atensi terhadap masalah konflik etnis Madura Vs Papua di Yogyakarta yang berpotensi menimbulkan Carok dan konflik horisontal.
Demikian disampaikan, Jusuf Rizal di Jakarta mengomentari terkait seringnya pedagang Madura di Yogyakarta dipalak etnis warga Papua yang menimbulkan keresahan diantara pedagang Madura.
Kemudian membuat Keluarga Madura Yogyakarta (KMY) mengirimkan surat Tantangan Carok kepada Handardo Novriansiroen, tokoh etnis Papua di Yogyakarta yang ditanda tangani Ketua KMY,RB.Jugil Adiningrat,SH dan Sekretaris, M. Fahri Hasyim,SH,MH
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemalakan terhadap pedagang merupakan pelanggaran hukum. Karena itu harus dihentikan. Madas Nusantara selaku Ormas yang mewadahi warga Madura se-Nusantara dan Luar Negeri perlu turut menyikapi agar tidak terjadi Carok,” tegas Jusuf Rizal yang juga Relawan Prabowo Subianto itu.
Untuk itu Jusuf Rizal memberi statemen terhadap masalah tersebut, sebagai berikut :
Pertama, mendesak Kapolda Yogyakarta dan Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X turun tangan mencegah kemungkinan terjadi Carok (Perkelahian Fisik) antara etnis Madura vs etnis Papua di Yogyakarta yang berpotensi menimbulkan konflik horisontal.
Kedua, menghimbau pedagang Madura yang dipalak mendokumentasikan praktek pemalakan di warung-warung Madura (bisa melalui CCTV) sebagai bukti adanya tindakan pelanggaran hukum untuk diproses hukum atas tindakan pemerasan dan pelanggaran hukum lainnya.
“Ormas Madas Nusantara memiliki Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Madas Nusantara serta Brikom (Brigade Komando) Madas Nusantara yang siap membantu warga Madura. Kami punya program Bina-Lindung-Sejahtera,” tegas Jusuf Rizal Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) Mantan Wartawan Kedaulatan Rakyat itu
Ketiga, menghimbau etnis Papua di Yogyakarta menghentikan cara-cara yang tidak baik dengan cara memalak Warung Madura, sebab negara ini negara hukum, bukan negara perman. Jika ingin sukses bekerja keraslah. Jangan mau hidup enak dengan cara instans yang dapat merusak citra etnis Papua.
Keempat, meminta Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X agar melindungi seluruh warga Yogyakarta dari praktek-praktek premanisme, khususnya warga Madura yang berusaha di Yogyakarta. Warga Madura bayar Pajak, wajib memperoleh keamanan dan Kenyananan berusaha.
Kelima, menghimbau masyarakat Yogyakarta ikut melawan praktek-praktek premanisme yang merugikan masyarakat. Yogyakarta dikenal dengan budaya santun serta kota wisata dan pelajar. Jangan sampai ulah segelintir oknum etnis Papua merusak merusak citra Yogyakarta.
“Saya pernah tinggal di Yogyakarta. Adem dan Tentram. Ini harus menjadi perhatian semua masyarakat Yogyakarta. Lawan Premanisme. Usir siapapun yang mau menimbulkan keresahan di Yogyakarta,” tegas Pria yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu.
( Effendi Basri).-
