Zulpakar, SE., M.Si Siap Tidak Menerima Gaji dan Tunjangan Selama Menjabat Penghulu Bagan Jawa

BARANEWSRIAU.com,  Bagansiapiapi | Komitmen serius ditunjukkan oleh bakal calon Penghulu Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Zulpakar, SE., M.Si. Bukan sekadar janji politik atau “cerita kedai kopi”, Zulpakar secara terbuka menyatakan siap tidak menerima gaji maupun tunjangan selama menjabat sebagai Penghulu Bagan Jawa apabila dipercaya masyarakat pada Pilpeng 2026 mendatang.

Komitmen tersebut bahkan dituangkan secara resmi dalam surat pernyataan tertulis sebagai bentuk keseriusan dan pengabdian nyata kepada masyarakat.

“Saya bersedia untuk tidak menerima dan melepaskan hak saya atas gaji dan tunjangan yang menjadi hak saya sebagai Penghulu Bagan Jawa. Ini adalah bentuk pengabdian saya kepada masyarakat,” tegas Zulpakar, Jum’at (29/5/2026).

Menurutnya, seluruh gaji dan tunjangan yang seharusnya menjadi hak pribadi akan dialihkan ke kas kepenghuluan guna mendukung pembangunan dan kepentingan sosial masyarakat Bagan Jawa.

Dana tersebut nantinya direncanakan untuk membantu pembangunan infrastruktur seperti rehabilitasi jalan, jembatan, dan perumahan warga, termasuk bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu, fakir miskin, janda, anak yatim piatu, warga yang tertimpa musibah sakit maupun meninggal dunia, hingga bantuan bagi masyarakat yang menggelar hajatan pernikahan.

Langkah tersebut disebut sebagai bentuk kepedulian dan keberpihakan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan golongan.

Zulpakar menegaskan bahwa pelayanan masyarakat merupakan prioritas utama dalam tata kelola pemerintahan kepenghuluan. Bahkan ia memastikan seluruh pelayanan administrasi kepenghuluan akan diberikan secara gratis tanpa pungutan biaya.

“Apapun ceritanya, jika saya diberikan amanah oleh masyarakat Bagan Jawa sebagai Penghulu, maka komitmen ini akan tetap saya jaga dan pertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemilik suara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Zulpakar menilai kepemimpinan desa tidak cukup hanya bergantung pada dana DD dan ADD semata. Karena itu, ia berkomitmen mencari sumber pendanaan lain yang sah dan sesuai aturan guna menambah pemasukan kas kepenghuluan.

Ia juga menegaskan akan menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan, adil, merata, serta membangun hubungan harmonis antara Pemerintah Kepenghuluan dan BPKep agar tidak lagi terjadi konflik internal seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Saya ingin menciptakan pemerintahan kepenghuluan yang stabil, kompak, dan bersinergi dengan BPKep demi pelayanan masyarakat yang lebih baik,” katanya.

Dalam bidang pembangunan, Zulpakar berjanji pengelolaan anggaran desa akan dilakukan secara terbuka dan tepat sasaran tanpa pilih kasih, sehingga seluruh masyarakat Bagan Jawa dapat merasakan pemerataan pembangunan.

Selain itu, ia juga berkomitmen melakukan “jemput bola” ke Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat guna mencari peluang tambahan anggaran demi kemajuan Kepenghuluan Bagan Jawa.

“Pembangunan harus merata dan masyarakat tidak boleh merasa dianaktirikan. Saya juga akan mencari sumber dana lain yang sah sesuai aturan perundang-undangan untuk menambah kas kepenghuluan,” pungkasnya.

Sebagai penutup, Zulpakar menyatakan siap menerima sanksi moral maupun administratif apabila di kemudian hari dirinya melanggar komitmen yang telah dibuat.

“Janji adalah hutang yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT,” tutupnya.

Editor: Alek Marzen