BOJONEGORO- Dugaan skandal dalam proses rekrutmen perangkat desa (Perades) Kadungrejo, Kecamatan Baureno, kini menyeret nama Universitas Brawijaya (UB) ke dalam pusaran kritik tajam. Lembaga pendidikan tinggi yang seharusnya menjunjung nilai akademik dan integritas, justru dinilai ikut melanggengkan praktik kotor dalam proses demokrasi desa.
Pada tes yang dilaksanakan Rabu (9/7/2025), publik dikejutkan dengan hasil akhir yang memperkuat dugaan bahwa proses seleksi sudah disetting. Calon yang sejak awal diduga sebagai “pesanan”, Ali Muhtarom, keluar sebagai pemenang telak dengan skor 71 poin, meninggalkan dua pesaingnya yang hanya meraih 49 dan 47 poin.
Puncak kejanggalan terungkap saat Lukman, salah satu tim pendamping dari Universitas Brawijaya, menjelaskan bahwa seluruh sistem Computer Assisted Test (CAT) dikendalikan oleh CV rekanan UB, dan semua data mulai dari soal, jawaban, hingga hasil akhir tidak bisa diakses oleh panitia lokal, kecamatan, maupun Dinas PMD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sistem kerja aplikasi dalam pengoreksian langsung tersambung dengan server. Server dikendalikan CV atas nama Pak Fadli, bagian tim dari FISIP Universitas Brawijaya,” ungkap Lukman.
Pernyataan ini menjadi alarm serius bagi kredibilitas Universitas Brawijaya. Alih-alih menjadi mitra profesional yang menjunjung transparansi, UB justru dituding menjadi aktor teknis yang membungkus proses rekrutmen penuh celah dan rawan manipulasi.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah kampus negeri kini berubah menjadi alat kekuasaan lokal? Banyak pihak menilai keterlibatan perguruan tinggi dalam pengisian jabatan desa tidak lagi murni akademik, tapi telah bergeser menjadi proyek bisnis beraroma politis.
“Mereka (kampus) mendapat anggaran besar dari kerjasama ini, tapi justru menutup akses publik dan melemahkan pengawasan. Ini bukan kontribusi akademik, ini penyimpangan moral pendidikan,” kecam seorang aktivis pendidikan lokal.
Sorotan tajam kini diarahkan ke Rektor dan Dekan FISIP Universitas Brawijaya. Mengapa sistem ujian dikuasai oleh pihak eksternal yang tidak bisa diaudit publik? Di mana komitmen transparansi, integritas, dan akuntabilitas yang selama ini dikampanyekan dunia akademik?
Jika UB tidak segera memberikan klarifikasi terbuka dan meninjau ulang model kerjasamanya, maka publik berhak menyebut bahwa kampus justru menjadi bagian dari sistem manipulasi kekuasaan di desa-desa. (Lk)
Editor: Redaksi
