ROHIL, Baranewsriau.com | Sejumlah persoalan terkait arah kebijakan penggunaan dana desa (DD) tahun 2024 di Kepenghuluan Teluk Pulai Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Provinsi Riau, di sorot publik.
Bagaimana tidak, sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa, Pj Penghulu Teluk Pulai, Kecamatan Palika-Rohil, hingga saat ini terkesan memilih bungkam alias tidak menjawab konfirmasi publik terkait progres prioritas pembangunan desa yang telah berjalan salah satunya pembangunan Tangkahan Nelayan Jl. Poros di bangun dari program ketahanan pangan DD tahun anggaran 2024.
Dari informasi yang berhasil di himpun, diketahui Pembangunan Tangkahan Nelayan dibangun dari sumber anggaran ketahanan pangan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2024 tersebut telah selesai dibangun terletak di Jalan Poros, Dusun 18, Kepenghuluan Teluk Pulai, Palika dengan biaya sebesar Rp. 198.000.000 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tidak saja persoalan bangunan tersebut yang ikut disorot publik, namun Pemerintahan Desa/ Kepenghuluan Teluk Pulai hingga saat ini juga masih terkesan belum transparan soal anggaran dana desa seperti tidak melakukan pemasangan baleho atau papan informasi anggaran sehingga dapat menimbulkan persepsi liar dan dapat berimbas langsung terhadap ketidakpercayaan masyarakat desa dan berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Padahal tujuan undang undang transparansi dana desa ikut tercantum melalui Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah mengamanatkan asas transparansi dalam pengelolaan dana desa. Hal itu bertujuan agar masyarakat mengetahui secara jelas dan akuntabel penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan desa.
Bahkan salah satu sumber yang berhasil dikonfirmasi media ikut menyampaikan Pj Penghulu Teluk Pulai diduga telah melenceng dalam penggunaan prioritas dana desa tahun 2024 terkait pembangunan tangkahan nalayan yang seharusnya dana tersebut untuk ketahan pangan bukan untuk dialihkan ke fisik namun lebih kepada kegiatan ternak (hewani) atau tanaman palawija (nabati).
“Penggunaan Prioritas Dana Desa Tahun 2024 patut di pertanyakan, terlebih pembangunan Tangkahan Nelayan yang dialihkan dari sumber dana dari program ketahanan pangan digantikan fisik, harusnya anggaran itu dibuat kegiatan ternak (hewani) atau tanaman Palawija (nabati), namun dialihkan ke bangunan fisik,” Kata Sumber heran yang tidak ingin namanya di Publikasikan.
Hingga berita ini diterbitkan, Pj Penghulu Teluk Pulai, Kecamatan Palika-Rohil ketika dikonfirmasi, terkait sejumlah persoalan prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2024 belum memberikan jawaban, hingga berita ini diterbitkan. (Tkj)
Editor: Redaksi
