Bengkalis — Di Wisma Daerah Sri Mahkota, Jalan Antara, Senin 28 Juli 2025, Bupati Bengkalis Kasmarni menerima kunjungan perwakilan Lembaga Pendidikan Wartawan Pekanbaru Journalist Center (PJC) Cabang Bengkalis. Pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam ini menghangat oleh diskusi tentang peran pers dalam pembangunan daerah dan peluang kolaborasi antara pemerintah dan komunitas jurnalis lokal.
Direktur Cabang PJC Bengkalis, Romi, dalam kesempatan itu menegaskan bahwa keberadaan PJC bukan semata organisasi profesi wartawan, melainkan lembaga pendidikan yang berkomitmen untuk mencetak jurnalis yang berintegritas dan mampu berkontribusi pada penguatan literasi masyarakat. Menurutnya, dunia jurnalisme tidak lagi sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga harus menjadi alat pendidikan publik, terutama di tengah derasnya arus informasi digital yang kerap kali tidak tervalidasi.
PJC, kata Romi, hadir untuk membangun standar baru dalam dunia kewartawanan lokal. Ia menekankan pentingnya pendidikan jurnalistik yang berkelanjutan, tidak hanya bagi para jurnalis aktif, tetapi juga terbuka untuk mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin memahami peran media secara utuh. Dengan membuka kelas privat dan kelas reguler fleksibel, PJC mencoba menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas, menawarkan pendekatan yang lebih inklusif terhadap pembelajaran jurnalisme dan public speaking.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertemuan itu, Romi menyampaikan permohonan resmi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk meminjam pakai gedung eks Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Jalan Pertanian. Gedung tersebut diusulkan menjadi kantor bersama berbagai organisasi wartawan yang tergabung dalam wadah PJC. Ia menyampaikan bahwa keberadaan ruang yang layak dan terpusat sangat penting untuk mendukung kegiatan pendidikan, pelatihan, dan koordinasi antarlembaga pers di daerah.
Namun Bupati Kasmarni dengan penuh kehati-hatian menjelaskan bahwa gedung yang dimaksud saat ini telah dipinjam pakai oleh kantor Imigrasi dan tengah berada dalam proses administrasi pengelolaan di BPKAD. Pemerintah daerah, ujarnya, tidak dapat begitu saja mengalihkan aset tanpa melalui mekanisme yang telah diatur. Meski demikian, ia menegaskan bahwa Pemkab Bengkalis tetap terbuka untuk mencari solusi alternatif, termasuk meninjau gedung lain milik pemerintah yang belum dimanfaatkan optimal dan dapat dijadikan basis aktivitas PJC.
Kasmarni menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada komunitas jurnalis yang telah menjadi mitra dalam menyebarluaskan program-program pemerintah kepada masyarakat. Ia mengakui bahwa tanpa media, jangkauan kebijakan publik tidak akan optimal. Namun ia juga meminta pengertian atas beberapa permintaan yang belum dapat direalisasikan akibat keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan lainnya yang harus dituntaskan lebih dahulu.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah dan tokoh media lokal. Hadir mendampingi Bupati Kasmarni antara lain Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Johansyah Syafri, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Suwarto, Kepala Bappeda Rinto, Kepala Dinas Pendidikan Hadi Prasetyo, serta Kepala BPKAD H. Aready. Dari pihak PJC tampak Ketua PWMOI Effendy Basri, Ketua FW-RPG Abu Kasim, Ketua PWRI Mukhtaruddin Nst, Plt Ketua DPC AJOI Ramadhan, serta perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum Negeri Junjungan, Jhon Hendri.
PJC Bengkalis bukanlah pendatang baru dalam dinamika media di daerah. Sejak penyerahan berkas legalitas kepada Kantor Kesbangpol Bengkalis pada 12 Juni 2024 lalu, lembaga ini telah resmi beroperasi sebagai institusi pendidikan jurnalistik yang terdaftar. Romi menyampaikan bahwa kantor operasional PJC kini telah dibuka di Jalan Pertanian, Desa Senggoro, tepat di depan kantor KPU Kecamatan Bengkalis. Di tempat ini, kelas-kelas jurnalistik dan pelatihan berbasis praktik telah mulai dijalankan, meski dengan keterbatasan fasilitas.
Menurut Romi, kebutuhan akan jurnalisme berkualitas di daerah semakin mendesak. Di tengah banjirnya informasi hoaks dan opini tidak berbasis data, media lokal memiliki peran yang lebih berat. Tidak hanya menyampaikan fakta, tapi juga meluruskan informasi, membangun pemahaman publik, serta mengawal transparansi pemerintahan. Karena itu, kehadiran PJC adalah bagian dari upaya sistematis untuk memperkuat kapasitas media lokal dari sisi kualitas sumber daya manusia.
PJC juga berambisi menjadi katalisator sinergi antarlembaga pers. Dalam wacana yang dibangun oleh Ketua PWMOI Effendy Basri, muncul gagasan untuk menyatukan berbagai organisasi wartawan di bawah satu atap. Tujuannya bukan untuk menyeragamkan visi, tapi menciptakan ruang bersama yang kondusif bagi dialog, pendidikan, dan kerja kolaboratif. Dengan berkantor di tempat yang sama, interaksi antarkomunitas wartawan diyakini akan lebih cair, terbuka, dan produktif.
Meski pertemuan ini belum membuahkan hasil konkret terkait permohonan fasilitas, arah diskusi yang terbuka mencerminkan iklim komunikasi yang sehat antara pemerintah dan komunitas pers. Tidak ada nada konfrontatif, sebaliknya, suasana berlangsung dengan saling mendengar dan memahami.
Dalam konteks daerah seperti Bengkalis, di mana tantangan pembangunan masih berpacu dengan kebutuhan informasi yang akurat dan adil, relasi antara pers dan pemerintah bukanlah relasi transaksional. Ia adalah bentuk kemitraan jangka panjang yang bertumpu pada kepentingan publik. Dan di sinilah pentingnya menjaga profesionalisme media, tanpa kehilangan jarak kritis terhadap kekuasaan.
Bagi PJC, perjuangan baru saja dimulai. Dengan atau tanpa gedung dari pemerintah, misi pendidikan jurnalistik akan tetap dilanjutkan. Namun, dengan dukungan yang lebih nyata, jalan menuju penguatan kapasitas media lokal akan jauh lebih terbuka. Pemerintah dan media, ketika bersinergi secara sehat, bukan hanya memperkuat demokrasi lokal, tapi juga memastikan bahwa suara masyarakat tidak tertinggal di tengah riuhnya pembangunan. (RED)
