Foto: Dok. DPRD Meranti
_Pembahasan fokus pada fondasi, desain teknis, dan pembagian peran pembangunan._
SELAT PANJANG, baranewsriau.com – Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti H. Khalid Ali, S.E., menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak perusahaan untuk membahas rencana pembangunan Jembatan Suak Nipah, Kecamatan Merbau, Rabu (14/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat berlangsung di Ruang Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.
Pertemuan ini membahas aspek teknis, kebutuhan material, pembiayaan, serta mekanisme pelaksanaan pembangunan jembatan yang diharapkan dapat mendukung aksesibilitas masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti H. Khalid Ali, S.E., menyampaikan bahwa pembangunan Jembatan Suak Nipah memerlukan sinergi antara Pemerintah Daerah dan pihak perusahaan, yakni PT. ITA dan PT. RAPP.
Ia mengatakan salah satu hal penting yang perlu dibahas terlebih dahulu adalah pembangunan fondasi jembatan, terutama yang berkaitan dengan kondisi pipa di lokasi.
“Pembangunan Jembatan Suak Nipah memerlukan sinergi antara tiga pihak utama. Untuk fondasi, perlu ada kesepahaman dulu terkait kondisi pipa di lapangan agar tahapan pekerjaan dapat direncanakan dengan baik,” ujar Khalid Ali.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Sudandri, S.H., menyampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan perlu memperhatikan mekanisme penganggaran dan ketentuan yang berlaku.
“Setelah APBD disahkan, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan perencanaan serta mekanisme yang telah ditetapkan,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya kejelasan desain dan perhitungan kebutuhan biaya sebagai dasar untuk menentukan pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyampaikan bahwa pembangunan Jembatan Suak Nipah telah tercantum dalam program PUPR. Meski demikian, diperlukan pembahasan internal lebih lanjut untuk mematangkan perencanaan.
Perwakilan PT. ITA, Fajri, menyampaikan bahwa desain teknis jembatan sangat diperlukan agar pihak perusahaan dapat mengetahui jenis dan jumlah material yang harus dipersiapkan.
Ia berharap Dinas PUPR dapat membantu menyusun desain jembatan sebagai acuan bersama. Selain desain, kedalaman sungai dan perencanaan fondasi tiang juga menjadi perhatian penting karena kondisi sungai tidak memungkinkan kapal berukuran besar masuk ke lokasi.
Sementara Dinas Perhubungan menyatakan kesiapan untuk membantu dari sisi mobilisasi peralatan dan material yang dibutuhkan.
Menutup pembahasan, Ketua DPRD berharap anggaran APBD yang telah tersedia dapat mendukung kesiapan pembangunan, khususnya pada tahap fondasi. Ia juga menyampaikan bahwa pertemuan lanjutan akan dilaksanakan untuk menyepakati langkah teknis.
Reporter: Ibrahim
Editor: Rosbinner Hutagaol
Sumber: Humas DPRD Meranti
