Ketua APDESI Rohil Diminta Bijaksana, Mengapa Satu Media Bisa Kontrak 5-10 Kepenghuluan?

ROHIL, Baranewsriau.com | Sorotan tajam kembali diarahkan kepada Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Provinsi Riau, terkait dugaan monopoli kerjasama media dengan sejumlah kepenghuluan. Tim Investigasi DPP TOPAN RI menilai belum adanya sikap bijak dan netral dari Ketua APDESI dalam menanggapi polemik yang meruncing di kalangan insan pers.

Dugaan monopoli tersebut mencuat lantaran terdapat media tertentu yang menjalin kontrak kerjasama dengan 5 hingga 10 kepenghuluan sekaligus. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar dan kecemburuan di kalangan wartawan lokal yang jumlahnya mencapai ratusan orang.

“Kami belum melihat adanya sikap adil dan bijak dari Ketua APDESI Rohil dalam menyikapi kondisi ini. Justru yang terlihat adalah keberpihakan kepada media-media tertentu yang sudah berkontrak,” ujar Lukman Nur Hakim Tim Investigasi DPP TOPAN RI, Selasa (22/07/2025).

Menurut TOPAN RI, seharusnya Ketua APDESI bisa menjadi penengah, menjaga keseimbangan dan menghargai keberadaan seluruh media di wilayah Rokan Hilir, tanpa tebang pilih. Apalagi, Ketua APDESI disebut ikut terlibat langsung dalam penandatanganan MoU antara kepenghuluan dan media-media tersebut.

“Kami juga mempertanyakan, apa sebenarnya kriteria yang digunakan dalam menjalin kontrak media ini? Apa indikator yang membuat satu media bisa menjalin kerjasama dengan 5 hingga 10 kepenghuluan sekaligus?” tambahnya.

Permasalahan ini dianggap penting untuk segera diklarifikasi secara terbuka oleh Ketua APDESI Kabupaten Rokan Hilir. Sebab jika dibiarkan, hal ini berpotensi menimbulkan perpecahan di tubuh pers lokal, sekaligus mengganggu transparansi dan pemerataan informasi yang dibutuhkan masyarakat desa.

Tim Investigasi DPP TOPAN RI mendesak agar semua bentuk kerjasama media dilakukan secara proporsional, adil, dan transparan — bukan atas dasar kedekatan personal atau kepentingan tertentu.

“Kami tidak bicara soal sah atau tidak sah secara aturan, tetapi soal etika, keadilan, dan rasa hormat kepada seluruh insan pers di daerah ini. Ketua APDESI harus mampu bersikap netral dan menjadi jembatan solusi, bukan malah bagian dari persoalan.” tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Ketua APDESI Rohil berhasil di konfirmasi terkait menanggapi suasana kegaduhan yang terjadi saat ini.

Sumber: wawancara

Editor: Alek Marzen