Advokat PBH PERADI , Weny Friaty, S.H.
Pekanbaru, baranewsriau.com – Polemik Bundaran Keris semakin menghangat. Selain laporan pidana dugaan pemerasan oleh Ketua Koperasi, bukti baru berupa rekaman video memperlihatkan adanya rekayasa keributan dan dugaan keterlibatan oknum aparatur sipil negara. Jumat (26/9/2025).
Dalam rekaman yang beredar, Ketua Koperasi dengan lantang menyebut dirinya sudah memegang “SK Wali Kota” sebagai legitimasi. Namun, di balik itu, muncul nama oknum sekretaris Disperindag berinisial AI yang diduga ikut menandatangani surat pengelolaan lapak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Oknum Disperindag Diduga Berperan Aktif.
Dalam laporan resmi ke Polresta Pekanbaru (STPLP/719/IX/2025), pelapor Minal Laili menyebut bahwa surat pengelolaan koperasi bukan hanya ditandatangani Ketua Koperasi FA, tetapi juga turut ditandatangani oleh AI, sekretaris Disperindag Pekanbaru.
Bukan sekadar formalitas, AI diduga berperan aktif dalam melegitimasi surat tersebut. Fakta ini dikuatkan oleh rekaman yang kini berada di tangan tim Advokat PBH PERADI.
“Rekaman jelas memperlihatkan pola rekayasa. Ada suara Ketua Koperasi yang menyebut SK Wali Kota, ada pula bukti surat yang ditandatangani oknum Disperindag. Ini tidak bisa dianggap sepele,” tegas Weny Friaty, S.H., Ketua PBH PERADI Pekanbaru, Jumat (26/9/2025).
Rekaman yang sama juga memperlihatkan pemuda parkir setempat diintimidasi. Pemuda bernama Romel dan rekan-rekannya dipaksa menyingkir dari area yang selama ini mereka kelola.
Situasi semakin panas setelah Ketua Koperasi memaksakan pembukaan lapak baru di area parkir.
“Itu bukan spontanitas, tapi skenario. Ada aparat, ada preman, ada oknum ASN. Semua terekam. Dan rekaman itu akan jadi bukti di proses hukum,” jelas Parhan Hasibuan, S.H., Advokat PBH PERADI yang mendampingi pedagang.
Advokat PBH PERADI memastikan akan membawa bukti rekaman tersebut dalam dua jalur hukum:
1. Laporan pidana dugaan pemerasan dan penipuan di Polresta Pekanbaru.
2. Laporan ke Propam Polda Riau atas keterlibatan oknum polisi yang ikut hadir sebelum keributan pecah.
“Senin (29/9/2025), kami kembali ke Polda untuk melengkapi identitas oknum yang terlibat. Rekaman akan kami serahkan sebagai bukti,” tambah Parhan.
Pedagang dan Pemuda: Jangan Lagi Ada Intimidasi.
Romel, perwakilan pemuda setempat, menegaskan bahwa pedagang dan pemuda hanya ingin bekerja dengan tenang tanpa tekanan.
“Kalau memang ada SK, tunjukkan resmi. Jangan kami diintimidasi, jangan kami dipaksa. Kami cuma cari makan,” ujarnya.
Sumber:Advokat PBH PERADI.
(Ros.H)
