ROHIL, BARANEWSRIAU.COM- Munculnya dugaan aksi pencatutan nama Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hilir yang menyasar sejumlah kepala sekolah di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, menuai perhatian dan kecaman dari kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Persoalan ini menjadi sorotan setelah sejumlah kepala sekolah dikabarkan menerima pesan singkat hingga panggilan telepon dari seseorang yang mengaku sebagai Kasi Pidsus Kejari Rohil, Wisnu Ngudi Wibowo, S.H., M.H.
Dalam komunikasi tersebut, oknum yang mengatasnamakan pejabat kejaksaan itu disebut-sebut mempertanyakan sejumlah hal terkait sarana dan prasarana (sarpras) sekolah serta penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/BOS).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Situasi tersebut menimbulkan keresahan di kalangan kepala sekolah. Terlebih, identitas pejabat penegak hukum yang dibawa dalam komunikasi tersebut berpotensi menimbulkan tekanan psikologis bagi pihak yang menerima panggilan maupun pesan.
Informasi mengenai dugaan pencatutan nama tersebut sebelumnya telah dikonfirmasi kepada pihak Kejari Rohil. Namun, hingga saat ini, siapa pihak yang menggunakan identitas tersebut serta apa motif di balik komunikasi itu masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.
Ketua Forkorindo Rohil Minta Kejaksaan Tidak Diam
Ketua Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) Kabupaten Rokan Hilir, Amat Saman, mengecam keras apabila benar terdapat oknum yang menggunakan atau mencatut nama pejabat kejaksaan untuk menghubungi, menekan, maupun menimbulkan ketakutan di kalangan kepala sekolah.
Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai masalah komunikasi biasa. Nama institusi penegak hukum merupakan simbol kewibawaan negara yang harus dijaga dari segala bentuk penyalahgunaan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Amat Saman mendesak Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir beserta Kasi Pidsus agar memberikan klarifikasi resmi secara terbuka sehingga tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan berkepanjangan di tengah masyarakat, khususnya dunia pendidikan.
Ia menilai, penjelasan melalui staf memang merupakan bagian dari upaya klarifikasi awal. Namun, untuk menjawab substansi persoalan secara menyeluruh, keterangan langsung dari pejabat yang namanya dicatut tetap diperlukan.
Bantahan Staf Dinilai Belum Menjawab Substansi Persoalan
Sebelumnya, awak media bersama LSM lokal telah berupaya melakukan konfirmasi langsung ke Kantor Kejaksaan Negeri Rokan Hilir.
Dalam upaya tersebut, Kasi Pidsus Wisnu Ngudi Wibowo belum berhasil ditemui. Awak media hanya memperoleh keterangan melalui sejumlah staf di lingkungan Kasi Pidsus.
Staf yang ditemui menyampaikan bahwa nomor telepon yang digunakan untuk menghubungi kepala sekolah bukan merupakan nomor milik Kasi Pidsus. Mereka juga menegaskan bahwa pihak kejaksaan tidak melakukan pemanggilan atau komunikasi tidak resmi kepada kepala sekolah, perusahaan maupun pejabat pemerintahan melalui sambungan telepon atau pesan pribadi yang tidak sesuai prosedur institusi.
Kendati demikian, bantahan tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab seluruh substansi persoalan. Sebab, hingga berita ini diterbitkan, awak media belum memperoleh kesempatan untuk meminta penjelasan langsung dari Kasi Pidsus terkait dugaan pencatutan nama dan komunikasi yang menyasar kepala sekolah tersebut.
Ada sejumlah hal yang masih perlu diperjelas, mulai dari kepastian penggunaan identitas pejabat, mekanisme komunikasi yang dilakukan, hingga langkah institusi kejaksaan dalam menyikapi dugaan penyalahgunaan nama pejabatnya.
Jangan Biarkan Dunia Pendidikan Dihantui Ketakutan
Persoalan ini semestinya menjadi perhatian serius. Kepala sekolah sebagai penyelenggara pendidikan memang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran dan sarana prasarana sekolah. Namun, pengawasan terhadap penggunaan anggaran harus tetap berjalan berdasarkan mekanisme hukum dan prosedur yang berlaku.
Jangan sampai muncul pihak-pihak yang memanfaatkan nama aparat penegak hukum untuk menciptakan ketakutan, membangun tekanan, atau mencari keuntungan pribadi.
Publik juga berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai persoalan ini. Terlebih, apabila nama pejabat Kejari Rohil benar-benar dicatut oleh pihak tidak bertanggung jawab, institusi kejaksaan perlu menjelaskan langkah antisipasi maupun penanganan yang akan dilakukan.
Baranewsriau.com memandang klarifikasi resmi dari pimpinan Kejari Rohil sangat diperlukan demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan langsung dari Kasi Pidsus Kejari Rohil maupun humas kejaksaan setempat, Redaksi tetap membuka ruang konfirmasi, klarifikasi, dan hak jawab kepada pihak Kejaksaan Negeri Rokan Hilir maupun pihak-pihak terkait sesuai prinsip keberimbangan dan kode etik jurnalistik.
Laporan: Alek Marzen
