ROHIL, Baranewsriau.com- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, mengambil sikap tegas menyusul maraknya aksi penipuan berkedok pencatutan nama Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hilir.
Oknum tidak bertanggung jawab tersebut dilaporkan aktif menghubungi sejumlah kepala sekolah melalui sambungan telepon dan pesan singkat.
Plt. Kepala Disdikbud Rohil, Riwansyah, S.STP., M.Si., secara terbuka menyayangkan tindakan tercela yang dilakukan oleh pihak-pihak nir-integritas ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi mencederai iklim dunia pendidikan serta menciptakan keresahan di kalangan para tenaga pendidik di daerah.
Sebagai langkah mitigasi, Disdikbud Rohil menginstruksikan kepada seluruh kepala sekolah di wilayah Kabupaten Rokan Hilir untuk meningkatkan kewaspadaan tingkat tinggi, memperkuat koordinasi internal, serta saling mengingatkan antar-satuan pendidikan.
“Kami sangat menyayangkan adanya oknum yang mengatasnamakan Bapak Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Rokan Hilir. Saya meminta kepada seluruh kepala sekolah agar selalu waspada dan tetap berkoordinasi serta saling mengingatkan, sehingga tidak menimbulkan keresahan dan menjadi korban dari oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas pihak Disdikbud Rohil dalam pernyataan resminya, Kamis (5/11/2026).
Kawal Ketat Program Revitalisasi Satuan Pendidikan
Di samping isu pencatutan nama pejabat penegak hukum, Disdikbud Rohil turut memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Program strategis nasional ini melibatkan para kepala sekolah serta Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) di berbagai wilayah.
Dalam arahannya, Disdikbud menekankan sejumlah poin krusial demi menjaga akuntabilitas pelaksanaan program:
Kepatuhan Regulasi: Seluruh proses pembangunan wajib berpedoman secara ketat pada petunjuk teknis (juknis), ketentuan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kecepatan Beriringan dengan Mutu: Pihak sekolah dan P2SP didorong untuk mempercepat progres pengerjaan di setiap tahapan, namun tetap tanpa mengorbankan mutu, kualitas, serta standar infrastruktur pendidikan.
Orientasi Manfaat Jangka Panjang: Percepatan pembangunan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kualitas fisik bangunan. Setiap hasil pekerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan agar manfaat program revitalisasi dirasakan secara maksimal oleh warga sekolah dan masyarakat.
Imbauan Integritas: Lakukan Verifikasi Jalur Resmi
Kasus ini sekaligus menjadi momentum pengingat bagi seluruh kepala sekolah agar senantiasa menjaga integritas dan fokus penuh pada tugas utama pengelolaan mutu pendidikan, tanpa mudah terprovokasi oleh komunikasi dari nomor-nomor asing yang mencatut nama institusi atau pejabat tertentu.
Disdikbud Rohil mengimbau agar setiap kepala sekolah yang menerima panggilan atau pesan mencurigakan tidak langsung mengambil tindakan atau memenuhi permintaan apa pun. Langkah wajib yang harus ditempuh adalah melakukan verifikasi silang melalui jalur komunikasi resmi instansi terkait.
Dengan sinergi, koordinasi, dan kewaspadaan kolektif yang terjaga, diharapkan ekosistem pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir tetap kondusif, bersih dari praktik penipuan, serta mampu menyukseskan program pembangunan infrastruktur pendidikan yang berkualitas tinggi.
Laporan: Alek Marzen
