Nelayan Mengeluh Soal BBM Solar Subsidi, HNSI Layangkan Surat Terbuka

BAGANSIAPIAPI, Baranewsriau.com | Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Provinsi Riau, menyampaikan keluhan serius terkait sulitnya para nelayan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi.

Melalui sebuah surat terbuka bernomor 85/03/DPC-HNSI/ROHIL/VIII/2025 yang diterbitkan pada Senin (18/8/2025), HNSI menyoroti krisis solar yang dinilai mengancam keberlangsungan hidup nelayan dan keluarga mereka.

Ketua HNSI Rohil, Jaswadi, menyebutkan sejak 7 Agustus 2025 para nelayan tidak dapat membeli solar bersubsidi di SPBU yang dikelola oleh BUMD PT SPRH milik Pemkab Rokan Hilir.

Kondisi ini diperparah dengan adanya pemeriksaan Polda Riau pasca operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum yang diduga menyelewengkan distribusi BBM subsidi tersebut.

“Nelayan sudah berhari-hari tidak bisa melaut karena tidak mendapatkan minyak solar. Ini kebutuhan pokok bagi kami untuk mencari nafkah,” tegas Jaswadi dalam surat terbuka tersebut.

HNSI menilai, koordinasi pemerintah dalam mengatur distribusi solar bersubsidi melalui SPBU swasta di Bintang Ujung belum berjalan efektif.

Kuota terbatas dan aturan ketat operator membuat nelayan sering kali tidak kebagian solar. Padahal, menurut aturan perundang-undangan, pemerintah wajib menjamin akses energi bagi nelayan, termasuk melalui subsidi.

Dalam surat terbuka itu, HNSI mendesak pemerintah mengambil langkah cepat dengan tiga opsi kebijakan:

1. Membuka kembali pembelian solar bersubsidi di SPBU yang dikelola BUMD PT SPRH Rokan Hilir.

2. Menyalurkan langsung solar bersubsidi kepada nelayan melalui HNSI.

3. Memberikan solusi konkrit dalam 1 x 24 jam agar kebutuhan pokok solar untuk melaut segera terpenuhi.

Sekretaris HNSI Rokan Hilir, Kamandan S.IP, menambahkan, “Jika kebutuhan solar ini terus tersendat, maka ribuan nelayan terancam kehilangan mata pencaharian, sementara keluarga mereka juga ikut terdampak.”

Surat terbuka tersebut juga ditembuskan ke berbagai pihak, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), DPP HNSI, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Bupati Rokan Hilir, DPRD Rokan Hilir, hingga Pertamina.

HNSI berharap, pemerintah daerah maupun pusat segera merespons agar nelayan dapat kembali melaut tanpa terkendala bahan bakar.

Laporan: Alek Marzen Rohil

Editor: Redaksi