PEKAITAN, Baranewsriau.com- Polemik Pemilihan Penghulu (Pilpeng) Kepenghuluan Suak Air Hitam, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), yang berlangsung pada 27 Oktober 2026, terus menjadi perhatian masyarakat.
Kali ini, Tokoh Masyarakat Pekaitan, A. Latif, angkat bicara dan menyoroti sejumlah persoalan dalam tahapan pencalonan yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan serta pengujian secara hukum.
A. Latif menilai, pelaksanaan pemilihan penghulu tidak semestinya hanya dilihat dari hasil akhir perolehan suara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih dari itu, seluruh tahapan penyelenggaraan, mulai dari penjaringan bakal calon, verifikasi persyaratan administrasi, penetapan calon hingga pemungutan suara, harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam tahapan pencalonan, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Sebab, legitimasi hasil pemilihan juga berkaitan erat dengan keabsahan proses yang mendahuluinya.
“Pemilihan penghulu bukan sekadar persoalan siapa yang memperoleh suara terbanyak. Seluruh prosesnya harus dilaksanakan sesuai aturan. Jangan sampai persoalan administrasi dalam tahapan pencalonan justru menimbulkan polemik dan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat,” demikian pandangan A. Latif terkait persoalan tersebut.
Polemik ini mencuat setelah salah seorang calon Penghulu Suak Air Hitam nomor urut 2, Syahrial, mempersoalkan tahapan administrasi pencalonan yang menurutnya perlu diuji secara hukum.
Berdasarkan keterangan Syahrial, pada tahapan sebelumnya Panitia Pilpeng tingkat kepenghuluan telah menetapkan dua calon, yakni atas nama Taufik dan Syahrial.
Penetapan tersebut, menurut Syahrial, dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada panitia tingkat kabupaten pada 8 Oktober 2026.
Namun, dalam perkembangan berikutnya, muncul calon nomor urut 3 atas nama Samsul yang akhirnya turut mengikuti pemungutan suara pada 27 Oktober 2026.
Syahrial juga menyoroti pemasangan baliho yang menampilkan calon nomor urut 3 pada 23 Oktober 2026. Rangkaian tahapan tersebut menjadi bagian dari persoalan yang dipertanyakannya dan dinilai perlu ditelusuri berdasarkan dokumen serta ketentuan administrasi yang berlaku.
Selain itu, Syahrial menyebut jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpeng Suak Air Hitam tahun 2026 sebanyak 692 pemilih. Jumlah tersebut, menurut keterangannya, telah disepakati oleh Taufik dan Syahrial sebagai dua calon penghulu bersama panitia penyelenggara tingkat kepenghuluan.
Tempuh Jalur PTUN Pekanbaru
Perkembangan terbaru, Senin (9/11/2026), Syahrial menyampaikan bahwa dirinya telah berangkat menuju Pekanbaru untuk menempuh langkah hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru.
Langkah tersebut ditempuh guna meminta pemeriksaan terhadap rangkaian proses administrasi dan pelaksanaan Pilpeng Suak Air Hitam yang dipersoalkannya.
Syahrial berharap lembaga peradilan dapat memeriksa seluruh dokumen dan tahapan penyelenggaraan secara objektif, sehingga persoalan tersebut memperoleh kepastian hukum.
Ia juga berharap penentuan keabsahan hasil pemilihan dapat mempertimbangkan suara sah yang diberikan kepada calon yang memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan hukum.
Bagi A. Latif, persoalan ini hendaknya menjadi perhatian semua pihak, terutama penyelenggara pemilihan dan pemerintah daerah. Transparansi dalam membuka dokumen, menjelaskan dasar penetapan calon serta memberikan klarifikasi terhadap keberatan yang muncul merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat kepenghuluan.
Ia berpandangan, jangan sampai perbedaan penafsiran terhadap prosedur administrasi berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas. Semua pihak harus menghormati mekanisme hukum dan memberikan ruang kepada lembaga peradilan untuk memeriksa persoalan tersebut sesuai kewenangannya.
Penyelesaian melalui jalur hukum diharapkan tidak hanya memberikan kepastian bagi para calon yang bersengketa, tetapi juga menjaga kondusivitas serta kepercayaan masyarakat Kepenghuluan Suak Air Hitam terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini memuat pandangan tokoh masyarakat serta keterangan salah seorang calon yang mempersoalkan tahapan Pilpeng Suak Air Hitam.
Dugaan ketidaksesuaian prosedur belum merupakan kesimpulan hukum dan tetap memerlukan pembuktian melalui dokumen serta proses pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada panitia Pilpeng tingkat kepenghuluan, panitia tingkat kabupaten, pemerintah daerah, calon nomor urut 3 Samsul, maupun pihak-pihak terkait lainnya sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.
Laporan: Alek Marzen
