Bagansiapiapi, BaraNewsRiau.com – Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Rokan Hilir memberikan penjelasan terkait pelaksanaan pembekalan adat bagi bakal calon (bacalon) penghulu, termasuk mengenai biaya sebesar Rp900 ribu yang menjadi bagian dari penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Penjelasan ini disampaikan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sekaligus meluruskan berbagai informasi yang berkembang menjelang pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak Tahap I Kabupaten Rokan Hilir tahun 2026.
Sekretaris LAMR Rohil, H. Bahtiar, menjelaskan bahwa pelaksanaan pembekalan adat beserta pembiayaannya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Penghulu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, regulasi tersebut mengatur bahwa setiap bakal calon penghulu wajib mengikuti pembekalan adat sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh warkah dari LAMR Rohil. Dalam ketentuan yang sama juga disebutkan bahwa biaya penyelenggaraan pembekalan menjadi tanggung jawab masing-masing bakal calon penghulu.
“Ketentuan tersebut telah diatur dalam Perda, sehingga biaya pembekalan adat merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan yang berlaku,” jelas H. Bahtiar pada Rabu (8/7/2026) ketika dikonfirmasi.
Ia menambahkan, dana yang diterima dari peserta sepenuhnya digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembekalan adat. Penggunaannya meliputi kebutuhan konsumsi peserta, perlengkapan kegiatan seperti spanduk, seminar kit, tanjak, materai, warkah, bahan peraga, alat tulis kantor, fotokopi dokumen, sewa sound system, kursi, hingga berbagai kebutuhan operasional lainnya.
Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk honorarium narasumber, moderator, pengarah, panitia, serta berbagai biaya pendukung yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan.
H. Bahtiar menegaskan bahwa LAMR Rohil berkomitmen menjalankan seluruh proses pembekalan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami mengajak masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar. Apabila ada hal-hal yang ingin diketahui, kami terbuka menerima masyarakat untuk datang langsung ke kantor LAMR Rohil sehingga dapat memperoleh penjelasan secara utuh,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Kepenghuluan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan (PMK) Kabupaten Rokan Hilir, Hasbullah, sebelumnya juga menyampaikan bahwa kewajiban melampirkan warkah LAMR memang merupakan salah satu persyaratan pencalonan penghulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang berlaku.
Dengan adanya penjelasan resmi dari LAMR Rohil, diharapkan masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pembekalan adat beserta dasar hukum pelaksanaannya.
LAMR Rohil juga berharap seluruh tahapan Pemilihan Penghulu Serentak Tahun 2026 dapat berlangsung dengan tertib, transparan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai adat Melayu sebagai bagian dari kearifan lokal di Kabupaten Rokan Hilir.
Laporan: Alek Marzen
