BARANEWSRIAU.com, ROHIL – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Penghulu (Pilpeng) serentak Tahun 2026 di Kabupaten Rokan Hilir, dinamika politik tingkat kepenghuluan mulai menghangat.
Sejumlah nama mulai mencuat sebagai bakal calon penghulu, salah satunya Zulpakar, SE., M.Si, yang disebut-sebut mendapat dorongan kuat dari berbagai elemen masyarakat untuk maju pada kontestasi Pilpeng Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko.
Pelaksanaan Pilpeng 2026 sendiri mengacu pada terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 27 Maret 2026 sebagai landasan terbaru pelaksanaan pemilihan kepala desa/penghulu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di Kabupaten Rokan Hilir, regulasi turunannya dituangkan dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu, serta Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak dan Bergelombang.
Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa Pemilihan Penghulu Tahap Kedua dilaksanakan pada Tahun 2025 hingga 2026. Pada tahap ini, sebanyak 123 kepenghuluan dijadwalkan mengikuti Pilpeng serentak yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026, termasuk Kepenghuluan Bagan Jawa.
Zulpakar yang merupakan putra kelahiran Kubu tahun 1974 diketahui telah berdomisili di Kepenghuluan Bagan Jawa selama kurang lebih 23 tahun. Ia tinggal di Jalan Sempurna RT 015/RW 003, Bagan Jawa.
Dari hasil konfirmasi media kepada sejumlah masyarakat Bagan Jawa, banyak warga menilai sosok Zulpakar memiliki pengalaman luas di berbagai bidang pekerjaan dan organisasi, serta dianggap mempunyai pola pikir visioner dalam membangun tata kelola pemerintahan kepenghuluan yang lebih maju dan merata.
“Beliau sosok yang berwawasan luas, adaptif terhadap perubahan, inovatif, dan mampu menginspirasi masyarakat untuk bergerak bersama menuju perubahan,” ungkap salah seorang warga.
Saat dikonfirmasi media, Zulpakar membenarkan bahwa dirinya beberapa waktu terakhir memang mendapat dorongan dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, hingga sejumlah Ketua RT/RW untuk ikut maju dalam Pilpeng Bagan Jawa 2026.
“Kalau amanah itu benar-benar diberikan secara ikhlas oleh masyarakat, saya siap menjalankannya demi pembenahan dan perubahan menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan Kepenghuluan Bagan Jawa,” ujarnya.
Menurut Zulpakar, Bagan Jawa merupakan wilayah yang memiliki potensi besar dengan jumlah penduduk yang cukup signifikan. Berdasarkan data DPT Pilkada sebelumnya, terdapat 4.797 pemilih yang tersebar di 13 TPS, terdiri dari 2.770 pemilih laki-laki dan 2.027 pemilih perempuan.
Wilayah ini juga terdiri dari 41 RT, 10 RW, dan 4 dusun.
Ia menilai masyarakat Bagan Jawa merupakan miniatur masyarakat heterogen yang terdiri dari berbagai suku dan etnis seperti Melayu, Jawa, Batak, Tionghoa, dan lainnya, namun tetap hidup dalam semangat persatuan dan kekompakan.
“Saya melihat masyarakat Bagan Jawa sangat kompak dan memiliki persatuan yang kuat. Tinggal bagaimana tata kelola pemerintahannya dibangun dengan komunikasi yang baik antara Penghulu, BPKep, RT/RW, dan seluruh elemen masyarakat,” katanya.
Zulpakar juga menyoroti pentingnya hubungan harmonis antara pemerintah kepenghuluan dengan BPKep. Menurutnya, selama ini masih terjadi ketidaksepahaman dalam penyusunan maupun pelaksanaan APBKep sehingga fungsi pengawasan belum berjalan optimal.
“Ke depan hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Penghulu dan BPKep harus duduk semeja, membangun komunikasi yang sehat demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusannya maju di Pilpeng 2026, Zulpakar mengusung visi besar
“Mewujudkan Kepenghuluan Bagan Jawa yang Maju, Mandiri, dan Transparan melalui Pelayanan Berbasis Digital dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel.”
Untuk mewujudkan visi tersebut, ia menyiapkan sejumlah misi strategis, di antaranya peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, transparansi pengelolaan dana kepenghuluan, digitalisasi administrasi desa, penguatan koordinasi antara pemerintah kepenghuluan dengan BPKep dan RT/RW, hingga pengembangan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi BUMKep dan pemberdayaan UMKM.
Selain itu, Zulpakar juga menaruh perhatian pada sektor pertanian, nelayan, pembangunan infrastruktur ekonomi, kegiatan sosial-keagamaan, pelayanan kesehatan masyarakat, pembinaan kepemudaan, hingga peningkatan keamanan lingkungan melalui penguatan sistem siskamling.
Di bidang tata kelola pemerintahan, Zulpakar menegaskan komitmennya menerapkan prinsip clean government dan good governance dengan menitikberatkan pada transparansi, akuntabilitas, efektivitas, responsivitas, serta keterbukaan informasi publik.
Menurutnya, transparansi anggaran menjadi hal penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan APBKep secara terbuka.
“Masyarakat harus mudah mengakses informasi, mengetahui penggunaan anggaran, dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan keterbukaan, potensi penyimpangan dapat dicegah dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat,” jelasnya.
Menariknya, di akhir pernyataannya, Zulpakar juga menyampaikan komitmen pribadi yang cukup menyita perhatian masyarakat.
Ia menyebut, apabila terpilih menjadi Penghulu Bagan Jawa, dirinya tidak akan mengambil honorarium atau gaji selama menjabat.
Honorarium tersebut, kata dia, akan disumbangkan untuk membantu masyarakat kurang mampu, fakir miskin, anak yatim piatu, serta membantu warga yang menggelar hajatan maupun yang sedang tertimpa musibah.
“Program ini merupakan komitmen pribadi saya dan bukan menggunakan anggaran pemerintah kepenghuluan. Teknis penyalurannya nanti akan dikelola secara khusus oleh staf kepenghuluan,” pungkasnya.
Laporan: Alek Marzen
Editor: Redaksi
