ROHIL, Baranewsriau.com| Di tengah program pemerintah pusat yang gencar mendorong swasembada pangan nasional, kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Rokan Hilir menjadi sorotan publik.
Perhatian tertuju pada keberadaan lahan kosong milik pemerintah daerah di kawasan perkantoran Batu Enam, Kepenghuluan Bagan Punak Meranti, Kecamatan Bangko, yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal.
Sejumlah media online turut menyoroti kondisi tersebut. Area yang cukup luas itu dinilai memiliki potensi strategis sebagai lahan pertanian produktif, baik untuk pengembangan tanaman pangan, hortikultura, maupun program percontohan ketahanan pangan. Namun hingga saat ini, mayoritas lahan tersebut tampak terbengkalai dan hanya ditumbuhi semak belukar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Situasi ini dinilai bertolak belakang dengan arah kebijakan nasional Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Menteri Andi Amran Sulaiman yang terus mendorong optimalisasi lahan di daerah sebagai ujung tombak swasembada pangan.
Di Rokan Hilir, lemahnya pemanfaatan lahan pemerintah tersebut dinilai mencerminkan belum efektifnya pelaksanaan program ketahanan pangan daerah. Sejumlah pihak mulai mempertanyakan keseriusan dan kapasitas DKPP Rohil dalam mengimplementasikan kebijakan strategis tersebut.
“Di Batu Enam itu kan banyak lahan kosong milik pemerintah. Kenapa tidak difungsikan saja jadi sawah, kebun, atau lahan produktif? Sayang kalau dibiarkan jadi semak belukar,” ujar seorang warga setempat, Rabu (26/11/2025).
Kondisi ini memunculkan spekulasi publik terhadap kinerja pimpinan DKPP Rokan Hilir. Dinas tersebut dinilai belum menunjukkan terobosan signifikan, sementara komunikasi publik dinilai minim di tengah meningkatnya sorotan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, media belum berhasil memperoleh konfirmasi dari Kepala DKPP Rokan Hilir terkait alasan belum optimalnya pemanfaatan lahan milik pemerintah daerah tersebut. Upaya konfirmasi akan terus dilakukan.
Publik berharap pemerintah daerah segera memberikan penjelasan resmi sekaligus langkah konkret yang akan diambil untuk mengoptimalkan aset daerah demi mendukung ketahanan pangan lokal dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Catatan Redaksi
Redaksi selalu membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir dan pihak terkait lainnya untuk menanggapi pemberitaan ini demi terciptanya informasi yang berimbang dan akurat.
Laporan: Alek Marzen
Editor: Redaksi
