ROHIL, Baranewsriau.com | Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Riau, menegaskan komitmen untuk tetap fokus pada agenda pembenahan birokrasi dan prioritas pembangunan, di tengah merebaknya opini publik mengenai rencana pembelian mobil dinas untuk Wakil Bupati. Pemkab menilai isu tersebut berkembang tidak proporsional dan telah bergeser dari konteks kebutuhan operasional pemerintahan.
Sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, pasangan Bupati H. Bistamam dan Wakil Bupati Jhony Charles memasuki fase transisi penting dalam menata ulang arah pembangunan Negeri Seribu Kubah. Konsolidasi birokrasi, perbaikan layanan publik, dan penataan struktur organisasi menjadi langkah awal pemerintahan baru.
Namun, dinamika politik kembali mencuat ketika informasi terkait pengadaan mobil dinas beredar di ruang publik. Sebagian opini berkembang menjadi persepsi negatif, bahkan dianggap mengganggu fokus kerja pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Isu yang Meluas Tanpa Proporsi
Pemerintah menilai perbincangan yang berkembang cenderung tidak melihat konteks operasional di lapangan. Sejak menjabat, Wakil Bupati Jhony Charles diketahui menggunakan kendaraan pribadi untuk menghadiri agenda resmi pemerintahan mulai dari kunjungan ke desa-desa, peninjauan fasilitas publik, hingga rapat koordinasi lintas instansi.
Dalam tata kelola pemerintahan, penyediaan fasilitas dinas merupakan mekanisme standar untuk memastikan efektivitas pelayanan. Pengadaan kendaraan pada dasarnya dilakukan berdasarkan kebutuhan, bukan bersifat kemewahan atau pemborosan anggaran.
Beberapa pengamat daerah menyebut polemik tersebut lebih dipicu narasi politis ketimbang penjelasan faktual. Padahal, Pemkab tengah mempercepat sejumlah program prioritas seperti perbaikan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
Pemkab: Informasi Harus Tetap Dalam Koridor Rasional
Kabag Umum Sekretariat Daerah Rohil, Samsuri, SH., M.Si., menyayangkan munculnya opini yang dianggap dapat menciptakan kegaduhan informasi.
” Kita perlu menjaga suasana kondusif. Pemerintah sedang bekerja keras memperbaiki banyak hal. Jangan sampai isu yang tidak lengkap justru mengaburkan arah pembangunan,” ujar Samsuri, Minggu (23/11/2025).
Ia mengimbau masyarakat agar memeriksa validitas informasi sebelum menyimpulkan.
” Mari menjaga ruang informasi yang sehat. Semua pihak berkepentingan pada stabilitas daerah,” tambahnya.
Fokus Pada Agenda Pembangunan
Terlepas dari polemik yang berkembang, roda pemerintahan tetap berjalan. Sejumlah proyek strategis mulai dieksekusi, pembenahan akses jalan desa, peningkatan fasilitas pendidikan, hingga penguatan program mitigasi perubahan iklim.
Pemkab juga membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah pusat dan sektor swasta untuk menarik investasi baru, terutama bagi kawasan pesisir dan sektor ekonomi masyarakat.
Publik menilai gaya kepemimpinan Bupati H. Bistamam dan Wakil Bupati Jhony Charles menunjukkan pola kerja yang responsif. Keduanya aktif turun ke lapangan memantau program dan mendengar langsung keluhan warga.
Menjaga Arah Perubahan
Dengan konsolidasi birokrasi yang terus berjalan, Pemkab Rohil berharap ruang publik tetap jernih, sehingga energi pemerintahan dapat diarahkan pada agenda yang lebih substantif.
Pemerintah menegaskan pembangunan daerah tetap menjadi prioritas utama, sementara isu mobil dinas seharusnya ditempatkan dalam konteks kebutuhan operasional, bukan sebagai distorsi politik.
Laporan: Alek Marzen
Editor: Redaksi
