BARANEWSRIAU.com, ROHIL | Gelombang kritik terhadap kinerja jajaran Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Penyehatan Lingkungan (P2PPL) Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir terus menguat. Kamis (7/5/2026).
Publik menilai penanganan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di sejumlah wilayah terkesan lamban, tidak terarah, dan minim langkah konkret di lapangan.
Sorotan tajam kini tertuju kepada Kepala Bidang dan Kepala Tim P2PPL Dinas Kesehatan Rohil yang dinilai belum menunjukkan kapasitas maksimal dalam menghadapi ancaman meningkatnya kasus DBD yang mulai meresahkan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berbagai elemen masyarakat menilai kondisi tersebut tidak boleh dianggap sepele. DBD dinilai sebagai persoalan serius yang menyangkut keselamatan masyarakat luas, sehingga pemerintah daerah diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat yang bertanggung jawab dalam penanganan penyakit menular tersebut.
Dalam kontrol sosial yang berkembang di tengah masyarakat, muncul dugaan lemahnya pengawasan, kurangnya gerakan cepat, serta tidak maksimalnya program pencegahan yang selama ini dijalankan oleh bidang terkait di lingkungan Dinas Kesehatan Rohil.
Publik mempertanyakan sejauh mana efektivitas program pemberantasan sarang nyamuk, fogging, penyelidikan epidemiologi, hingga edukasi pola hidup bersih dan sehat yang selama ini disebut rutin dilaksanakan setiap tahun.
“Kalau kasus terus meningkat sementara langkah pencegahan tidak terlihat maksimal, tentu masyarakat berhak mempertanyakan kinerja pihak yang bertanggung jawab. Jangan sampai persoalan kesehatan masyarakat hanya selesai di atas kertas administrasi,” ungkap Arie pemerhati sosial dan juga aktivis daerah.
Tak hanya soal penanganan di lapangan, masyarakat juga mulai menyoroti persoalan transparansi penggunaan anggaran penanganan DBD yang selama ini dialokasikan pemerintah melalui Dinas Kesehatan.
Muncul dugaan bahwa besarnya anggaran yang digelontorkan belum sepenuhnya berdampak signifikan terhadap penurunan kasus maupun peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya DBD.
Publik menilai pemerintah daerah perlu membuka secara transparan data penggunaan anggaran, jumlah kasus, hingga informasi terkait korban maupun dugaan angka kematian akibat DBD agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Persoalan DBD ini bukan sekadar rutinitas program tahunan. Ini menyangkut nyawa masyarakat. Jika penanganannya lemah dan data tidak terbuka, tentu akan memunculkan pertanyaan besar dari publik,” ujar sumber lainnya.
Kritik juga mengarah pada lemahnya sosialisasi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Di sejumlah wilayah, warga mengaku minim mendapatkan penyuluhan maupun langkah preventif dari pihak terkait, padahal kondisi lingkungan dinilai rawan berkembangnya nyamuk penyebab DBD.
Situasi tersebut memunculkan penilaian bahwa sistem penanganan penyakit menular di Kabupaten Rokan Hilir belum berjalan optimal dan masih jauh dari harapan masyarakat.
Publik kini mendesak Bupati Rokan Hilir agar segera turun tangan melakukan evaluasi serius terhadap jajaran yang dinilai tidak mampu bekerja maksimal dalam menghadapi persoalan DBD.
Masyarakat berharap pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap keresahan yang berkembang dan segera mengambil langkah tegas, profesional, serta transparan demi menjaga keselamatan masyarakat dari ancaman penyakit mematikan tersebut.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, wartawan Baranewsriau.com telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Bidang P2PPL Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir terkait berbagai sorotan dan dugaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Namun yang bersangkutan belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi resmi.
Catatan Redaksi
Berita ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial serta bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terhadap pelayanan publik di sektor kesehatan.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait, khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir, guna menjaga keberimbangan informasi sesuai kaidah jurnalistik dan Undang-Undang Pers yang berlaku.
Laporan: Alek Marzen
Editor: Redaksi
