ROHIL, Baranewsriau.com| Sejumlah nelayan di Bagansiapiapi, Kecamatan Bangko, mengaku kesulitan memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT SPRH Rokan Hilir.
Para nelayan menduga kesulitan membeli BBM subsidi ini berkaitan dengan penangkapan beberapa pihak manajemen SPBU BUMD oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau beberapa waktu lalu.
“Kami sudah beberapa hari kesulitan mendapatkan Bio Solar. Padahal ini sangat kami butuhkan untuk melaut,” ujar Ucok Nores, nelayan setempat, Sabtu (9/8/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain kesulitan, nelayan juga menyoroti pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT SPRH, Rahmat Hidayat, yang disebutkan disampaikan di sebuah warung kopi di Bagansiapiapi. Dalam pernyataannya, Rahmat dikabarkan menyebut bahwa BBM subsidi belum dapat disalurkan kepada nelayan karena adanya sorotan dari wartawan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
” Solar belum bisa dijual pakai jerigen kepada nelayan karena selalu disorot oleh wartawan dan LSM,” ujar seorang nelayan menirukan ucapan Rahmat.
Pernyataan tersebut menuai reaksi keras. Redaksi hitam-putihnews.com Riki Dermawan menilai ucapan itu menyesatkan dan cenderung memojokkan insan pers serta LSM.
” Kok kami disalahkan? Kami tidak bekerja di SPBU, tidak juga di BUMD. BBM subsidi tidak disalurkan, kok kami yang dikambinghitamkan,” tegas Riki menilai pernyataan tersebut berpotensi memprovokasi dan membenturkan nelayan dengan LSM serta wartawan.
Ia menegaskan, peran dan fungsi LSM maupun wartawan bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai penyeimbang dan kontrol sosial ketika terjadi ketimpangan di tengah masyarakat.
Kritik serupa disampaikan Yusaf Hari Purnomo Ketua LSM Team Operasional Penyelamatan Asset Negara Republik Indonesia Kabupaten Rokan Hilir (TOPAN-RI Rohil), Ia menilai tuduhan terhadap LSM dan wartawan sebagai penyebab penyaluran BBM Solar pakai Jerigen dilarang tidak memiliki dasar yang jelas.
” Kami minta Plt Dirut BUMD menyampaikan permintaan maaf secara terbuka,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Arie juga menyesalkan pernyataan Rahmat Hidayat kepada sejumlah nelayan.
” Kalau tidak bisa mengakomodasi kebutuhan nelayan, jangan bicara yang tidak-tidak. Seolah-olah kami ini manajer SPBU atau direktur BUMD. Kalau tidak sanggup, mari tukar posisi. Pak Dayat jadi LSM, dan kami jadi direktur BUMD. Pasti kebutuhan nelayan terakomodir, bukan malah memprioritaskan calo pembeli BBM subsidi atau penyalahgunaan rekomendasi BBM nelayan, yang akhirnya berujung masalah hukum,” Pungkasnya.
Hingga berita diterbitkan, Plt. Dirut BUMD Rohil Rahmat Hidayat belum menjawab konfirmasi wartawan.
Penulis: Alek Maren
Editor: Redaksi
