BARANEWSRIAU.com- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Rokan Hilir, Khoirul Fahmi, mengangkat persoalan penguatan motivasi pegawai sebagai salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Gagasan tersebut disampaikan melalui kajian akademik yang disusun dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa Program Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning (Unilak).
Kajian yang disusun dalam mata kuliah Teori Manajemen dan Organisasi itu berangkat dari pengalaman empiris di lingkungan kerja yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan akademik dan teori manajemen modern. Menurut Khoirul Fahmi, persoalan organisasi tidak semestinya dipandang hanya sebagai keluhan, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran dan perbaikan yang berkelanjutan.
Di bawah bimbingan Richa Afriana Munthe, ia mencoba melihat dinamika organisasi dengan pendekatan yang lebih sistematis dan terukur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Motivasi kerja dalam organisasi Pekerjaan Umum menggambarkan dorongan internal maupun eksternal yang memengaruhi semangat, komitmen, produktivitas, hingga kualitas kerja pegawai dalam menjalankan tugas pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Khoirul Fahmi dalam kajian akademiknya, Sabtu (4/7/2026).
Menurutnya, organisasi Pekerjaan Umum memiliki karakteristik pekerjaan yang kompleks, mencakup aspek teknis, administratif, serta tuntutan pencapaian target pembangunan daerah. Karena itu, penguatan motivasi pegawai menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas organisasi.
Dalam hasil kajiannya, terdapat sejumlah faktor yang dinilai menjadi akar persoalan dalam peningkatan kinerja organisasi, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, perencanaan, koordinasi, pemanfaatan teknologi, sarana pendukung, hingga faktor eksternal lainnya.
Kondisi tersebut, menurut kajian yang dilakukan, berpotensi menimbulkan berbagai dampak seperti menurunnya kualitas pelayanan publik, belum optimalnya kualitas infrastruktur, rendahnya kinerja organisasi, inefisiensi penggunaan anggaran, terhambatnya pertumbuhan ekonomi daerah, hingga menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Untuk memperkuat analisis, Khoirul Fahmi menggunakan pendekatan Institutional Theory atau teori kelembagaan. Teori ini menjelaskan bahwa kinerja organisasi dipengaruhi oleh tekanan regulatif, tekanan normatif, serta tekanan mimetik dari lingkungan kelembagaan.
Melalui pendekatan tersebut, ia menilai organisasi harus mampu menyesuaikan struktur, kompetensi aparatur, serta mekanisme kerja terhadap perkembangan kebutuhan pelayanan masyarakat.
Adapun solusi yang dinilai realistis untuk diterapkan dilakukan secara bertahap melalui penguatan kelembagaan organisasi, yakni peningkatan kompetensi aparatur, penyempurnaan tata kelola, transformasi digital, penguatan koordinasi antarunit, serta pembentukan budaya kerja yang adaptif.
“Yang terpenting, solusi yang dijalankan harus melalui komunikasi yang baik, tidak memojokkan siapa pun, serta dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi,” jelasnya.
Sementara itu, praktisi dan peneliti manajemen Chandra menilai gagasan tersebut memiliki relevansi yang kuat karena menghubungkan motivasi kerja dengan tekanan kelembagaan dan kualitas pelayanan publik.
Ia menyarankan agar kajian tersebut diperkuat dengan indikator kinerja layanan, capaian infrastruktur, efektivitas koordinasi, serta kesiapan digitalisasi agar rekomendasi yang dihasilkan semakin terukur.
Kajian akademik tersebut diharapkan dapat menjadi masukan dalam upaya membangun pelayanan publik yang lebih adaptif, akuntabel, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Laporan: Alek Marzen
