Mahasiswa Rohil Menggugat,Aksi Besar Tuntut Netralitas Pilkada.

Rohil – baranews, – Gelombang perlawanan mahasiswa Rokan Hilir mengguncang hari ini. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi turun ke jalan, menyatakan sikap tegas melawan segala bentuk pelanggaran Pilkada yang mencoreng demokrasi. Dengan tajuk “Seruan Aksi Seluruh Mahasiswa Rokan Hilir”, mereka menyoroti status Rokan Hilir sebagai “zona merah” pelanggaran Pilkada dengan laporan tertinggi, yang dinilai mengancam keadilan dan kedamaian dalam proses demokrasi.

Aksi dimulai dengan konsentrasi massa di Jl. Merdeka sebelum bergerak menuju dua lokasi strategis: Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rokan Hilir dan Kantor Bupati Rokan Hilir. Dalam aksi yang penuh semangat, para mahasiswa menyerukan penghentian intervensi dan intimidasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka menuntut netralitas dan profesionalitas dari Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa, perangkat desa, serta honorer dalam setiap tahapan Pilkada.

Dengan lantang mereka menyerukan:
“STOP INTERVENSI! STOP INTIMIDASI!”
Mahasiswa menegaskan bahwa demokrasi di Rokan Hilir sedang berada di ujung tanduk akibat tekanan dan campur tangan dari pihak-pihak tertentu. Mereka mengecam tindakan yang berpotensi merusak tatanan demokrasi, memicu konflik, dan mengkhianati harapan masyarakat akan Pilkada yang jujur, adil, dan damai.

“Kami tidak akan diam ketika demokrasi diinjak-injak! Rokan Hilir harus menjadi contoh Pilkada yang bersih, bukan ajang pelanggaran!” seru salah satu orator di depan Kantor Bupati, disambut gemuruh dukungan massa.

Aksi ini berlangsung damai namun penuh ketegasan. Dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan, mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan utama, yaitu:

1. Hentikan segala bentuk intervensi dan intimidasi terhadap masyarakat.


2. Tegakkan netralitas ASN, kepala desa, perangkat desa, dan honorer dalam proses Pilkada.


3. Wujudkan Pilkada yang jujur, adil, dan damai untuk menjaga stabilitas daerah.



Dalam penutup aksinya, mahasiswa menyerahkan petisi resmi kepada pemerintah daerah, menuntut langkah konkret untuk menghentikan pelanggaran yang mencederai demokrasi. Mereka juga memperingatkan bahwa gerakan ini akan terus berlanjut jika tuntutan tidak dipenuhi.

“Ini bukan sekadar aksi. Ini adalah perjuangan demi masa depan Rokan Hilir yang lebih baik. Kami adalah suara rakyat, dan kami akan terus bersuara!” ujar salah seorang koordinator aksi dengan penuh semangat.

Pesan mahasiswa jelas: Rokan Hilir harus bebas dari intervensi dan intimidasi, demi terciptanya Pilkada yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.